FridayOL

Perangi Judi Online dan Kejahatan Keuangan: Bank Minta Dukungan Hukum Lebih Kuat dari Pemerintah

KONTAN Keuangan

Jakarta, KONTAN.CO.ID - Perhimpunan Bank Nasional Indonesia (Perbanas) mendesak pemerintah untuk segera memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam memerangi kejahatan keuangan digital, terutama terkait maraknya judi online (judol) dan berbagai kejahatan lainnya yang semakin canggih.

Tindakan ini dianggap krusial mengingat kejahatan keuangan digital terus berkembang pesat dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat serta mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Perbanas menilai bahwa kolaborasi yang erat antara bank, lembaga penegak hukum, dan pemerintah sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

“Kejahatan keuangan digital, termasuk judi online, telah menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan serius. Kami membutuhkan dukungan hukum yang lebih jelas dan komprehensif agar bank dapat bertindak lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan,” ujar Ketua Perbanas dalam sebuah pernyataan resminya.

Mengapa Dukungan Hukum Sangat Dibutuhkan?

• Pencegahan Judi Online: Judi online seringkali melibatkan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga memerlukan pengawasan ketat dan tindakan hukum yang tegas.
• Perlindungan Konsumen: Kejahatan keuangan digital dapat merugikan konsumen secara finansial dan emosional. Dukungan hukum yang kuat akan membantu melindungi hak-hak konsumen.
• Stabilitas Sistem Keuangan: Kejahatan keuangan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan penegakan hukum yang efektif, risiko ini dapat diminimalkan.
• Kolaborasi yang Lebih Efektif: Payung hukum yang jelas akan memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif antara bank, lembaga penegak hukum, dan pemerintah dalam memerangi kejahatan keuangan.

Langkah-langkah yang Diperlukan

• Revisi Undang-Undang: Pemerintah perlu merevisi undang-undang yang ada untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan digital.
• Pembentukan Tim Khusus: Pembentukan tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, penegak hukum, dan perwakilan bank untuk menangani kasus-kasus kejahatan keuangan digital.
• Peningkatan Kapasitas SDM: Bank dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam mendeteksi dan menindak kejahatan keuangan digital.
• Kerjasama Internasional: Kejahatan keuangan seringkali melibatkan pelaku lintas negara. Kerjasama internasional diperlukan untuk menindak pelaku kejahatan dan memulihkan aset yang hilang.

Perbanas berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti permintaan ini demi menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan hukum yang kuat, bank dapat lebih fokus dalam memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Disclaimer: Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum atau keuangan. Selalu konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.