FridayOL

Anggaran Keuangan KSB Stabil di 2025, Efisiensi Belum Terlihat di Daerah

SuaraNTB

Taliwang, NTB – Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi keuangan, ternyata belum memberikan dampak signifikan di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini terlihat jelas pada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di mana pelaksanaan program keuangan tetap berjalan sesuai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Berdasarkan pemantauan dan laporan dari berbagai sumber, program-program keuangan yang telah direncanakan dalam APBD 2025 KSB tetap berjalan seperti biasanya. Meskipun ada seruan untuk efisiensi dari pemerintah pusat, belum ada perubahan drastis dalam pengalokasian anggaran atau pemotongan biaya yang signifikan di tingkat daerah.

Kepala Dinas Keuangan KSB, dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Beliau menegaskan bahwa efisiensi memang menjadi perhatian, namun belum bisa diterapkan secara langsung karena berbagai faktor, termasuk komitmen terhadap program-program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Kami terus berupaya untuk mencari cara-cara efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, namun tetap harus memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai program untuk melihat potensi penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Kepala Dinas Keuangan KSB.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dalam mendorong efisiensi di tingkat daerah. Beberapa pengamat kebijakan menilai bahwa implementasi Inpres tersebut memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk sosialisasi yang lebih intensif, pendampingan teknis, dan insentif bagi daerah yang berhasil mencapai target efisiensi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi kunci untuk memastikan efisiensi yang berkelanjutan. Masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai bagaimana anggaran daerah digunakan dan bagaimana kinerja program-program pembangunan.

Meskipun efisiensi belum terlihat secara signifikan, pemerintah daerah KSB tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Mereka berharap bahwa dengan adanya evaluasi dan penyesuaian yang tepat, efisiensi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dampak Jangka Panjang

Ketidaksesuaian antara instruksi pusat dan implementasi daerah ini menyoroti tantangan dalam mewujudkan efisiensi keuangan secara nasional. Jika tren ini berlanjut, dampak jangka panjangnya dapat berupa pemborosan anggaran, penurunan kualitas pelayanan publik, dan terhambatnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mencapai tujuan efisiensi keuangan.

Pemerintah daerah KSB perlu mempertimbangkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.