FridayOL

JOMBANG, IDN Times - Ratusan warga miskin di Kabupaten Jombang terancam kehilangan jaminan kesehatan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang angkat bicara dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk segera bertindak. Lebih dari 21 ribu warga miskin terancam tidak lagi memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Polemik ini muncul karena adanya potensi masalah dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat (JKM) yang dialokasikan untuk warga kurang mampu. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya Pemkab Jombang untuk tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan krusial ini. Mereka menekankan bahwa jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi seluruh warga, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi lemah.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Jombang sangat prihatin dengan kondisi ini. Jaminan kesehatan ini menyangkut nasib dan masa depan ribuan warga miskin. Kami mendesak Pemkab untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana JKM dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan haknya,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang dalam sebuah konferensi pers.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Kehilangan jaminan kesehatan akan berdampak sangat signifikan bagi warga miskin. Mereka akan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, bahkan untuk pemeriksaan rutin sekalipun. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka dan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

“Bayangkan jika salah satu anggota keluarga sakit parah dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Biaya pengobatan yang mahal bisa membuat mereka terlilit hutang dan semakin terpuruk dalam kemiskinan. Oleh karena itu, Pemkab harus segera bertindak untuk melindungi warga kita,” ujar salah seorang warga Jombang yang mengaku khawatir dengan situasi ini.

Tuntutan Fraksi PDI Perjuangan

Selain mendesak audit dana JKM, Fraksi PDI Perjuangan juga menuntut Pemkab Jombang untuk:

• Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana JKM.
• Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana JKM.
• Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga miskin.

Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemkab Jombang dapat merespon dengan cepat dan serius terhadap tuntutan ini. Mereka menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah.

Pemkab Jombang Respons Bagaimana?

Saat ini, Pemkab Jombang belum memberikan respons resmi terkait tuntutan dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun, pihak Pemkab diharapkan segera memberikan klarifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat Jombang berharap Pemkab dapat bertindak cepat dan bijaksana demi melindungi hak-hak warga miskin.

Krisis Jaminan Kesehatan: Ancaman Nyata di Jombang

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana JKM. Krisis jaminan kesehatan dapat mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Dengan bertindak cepat dan transparan, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan.