FridayOL

Indramayu, Jawa Barat – Isu mengenai Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang diduga melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin di tengah momen arus mudik Lebaran 2025, memicu reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan kekecewaannya atas tindakan tersebut, yang dianggap tidak menghormati tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik, terutama di saat masyarakat sedang membutuhkan pelayanan optimal.

Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang ini menjadi sorotan setelah beredar informasi di media sosial. Banyak warga yang mempertanyakan mengapa seorang bupati memilih untuk berlibur di luar negeri di tengah gelombang mudik yang padat, sementara banyak masyarakat membutuhkan bantuan dan penanganan terkait masalah transportasi, logistik, dan keamanan selama periode mudik.

“Saya sangat kecewa mendengar kabar ini. Seorang bupati seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, terutama di saat-saat penting seperti Lebaran. Tugasnya adalah memastikan kelancaran arus mudik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan malah pergi berlibur,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataan kepada media.

Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Respon dari Lucky Hakim

Saat dihubungi, Lucky Hakim belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, sumber terpercaya di lingkungan Pemkab Indramayu menyebutkan bahwa Lucky Hakim sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia dan akan segera memberikan klarifikasi secara resmi.

Dampak dan Reaksi Masyarakat

Isu ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga yang mengecam tindakan Lucky Hakim, sementara sebagian lainnya meminta agar masalah ini diselesaikan secara internal. Beberapa aktivis juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Integritas dan profesionalisme adalah kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pihak Pemprov Jawa Barat juga menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Indramayu dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pejabat pemerintah di Indonesia untuk selalu menjaga etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.