FridayOL

DPR Soroti Grup Facebook 'Keluarga Terlarang': Bukan Sekadar Pelanggaran Teknologi, tapi Krisis Moral!

Liputan6

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, angkat bicara mengenai maraknya grup Facebook yang menampilkan konten fantasi dewasa dengan melibatkan anggota keluarga sedarah. Ia menegaskan bahwa isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar pelanggaran terhadap teknologi dan platform media sosial.

“Ini bukan hanya soal pelanggaran terhadap aturan Facebook atau Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) saja. Ini adalah potret krisis moral yang mendalam di masyarakat kita,” tegas Tumbelaka dalam sebuah wawancara eksklusif.

Lebih dari Sekadar Pelanggaran Hukum

Tumbelaka menjelaskan bahwa konten-konten semacam itu mencerminkan erosi nilai-nilai keluarga, norma sosial, dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Ia menekankan bahwa penyebaran konten dewasa yang melibatkan hubungan kekeluargaan sedarah adalah tindakan yang sangat merusak dan dapat menimbulkan trauma mendalam bagi individu dan keluarga yang terlibat.

“Bayangkan dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak yang terpapar konten semacam itu, atau bagaimana kehormatan keluarga bisa tercoreng. Ini adalah luka yang sulit disembuhkan,” ujarnya dengan nada prihatin.

Perlunya Penegakan Hukum yang Tegas dan Edukasi Masyarakat

Politisi dari Partai Demokrat ini menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran konten ilegal tersebut. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai bahaya dan dampak negatif dari konten pornografi dan eksploitasi seksual.

“Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesusilaan dan menghormati nilai-nilai keluarga. Pendidikan karakter dan moral harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita,” lanjut Tumbelaka.

Peran Facebook dalam Menangani Isu Ini

Selain penegakan hukum dan edukasi, Tumbelaka juga meminta Facebook untuk lebih proaktif dalam memantau dan menindak akun-akun yang menyebarkan konten ilegal. Ia menyarankan agar Facebook memperketat sistem verifikasi pengguna dan meningkatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten-konten yang melanggar.

“Facebook memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan platformnya tidak digunakan sebagai sarana penyebaran konten negatif yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Dampak Jangka Panjang

Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika di era digital. Jika tidak ditangani dengan serius, krisis moral ini dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi generasi mendatang.

DPR akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendorong semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini demi menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.