FridayOL

Bandung, Indonesia – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat (Jabar) kembali menyoroti pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Kali ini, perhatian tertuju pada utang Pemprov Jabar kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai Rp 311 miliar. Temuan ini muncul saat Fraksi PDIP menyampaikan 38 catatan kritis terkait Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 Pemprov Jabar.

“Kami menemukan adanya tunggakan yang cukup signifikan kepada BPJS Kesehatan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat Jabar,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jabar, Rano Karno, dalam konferensi pers di Gedung Parlemen Jabar, Bandung, pada hari Kamis (23/05/2024).

Rincian Tunggakan dan Dampaknya

Rano menjelaskan, utang sebesar Rp 311 miliar tersebut merupakan akumulasi dari beberapa periode. Ia menekankan bahwa tunggakan ini dapat mengganggu operasional BPJS Kesehatan dan berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Jabar. “Jika BPJS Kesehatan kesulitan menjalankan programnya karena masalah keuangan, maka masyarakat Jabar akan dirugikan,” tegasnya.

Fraksi PDIP mempertanyakan penyebab utama dari terjadinya tunggakan tersebut. Mereka menduga adanya masalah dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Pemprov Jabar. Selain itu, mereka juga menyoroti kurangnya pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran daerah.

Catatan Kritis Lainnya

Selain masalah utang ke BPJS Kesehatan, Fraksi PDIP juga menyampaikan 37 catatan kritis lainnya terkait APBD 2024 Pemprov Jabar. Catatan-catatan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari belanja modal, belanja operasional, hingga pendapatan daerah. Fraksi PDIP mendorong Pemprov Jabar untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan tersebut dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap Pemprov Jabar dapat merespons secara serius terhadap catatan-catatan kritis yang kami sampaikan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat Jabar,” pungkas Rano.

Tanggapan Pemprov Jabar

Saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemprov Jabar terkait sorotan dari Fraksi PDIP DPRD Jabar. Namun, pihak Pemprov Jabar diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah utang ke BPJS Kesehatan serta memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Jika tunggakan tersebut tidak segera diselesaikan, Fraksi PDIP mengindikasikan akan mempertimbangkan untuk melaporkan masalah ini ke pihak berwenang. Mereka juga merekomendasikan Pemprov Jabar untuk melakukan audit internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.