FridayOL

RUU Transfer Narapidana: Solusi Bebani Keuangan Negara dan Percepatan Pemindahan Tahanan

merdeka.com

Jakarta, Indonesia – Menteri Imigrasi, Agus, menggarisbawahi pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transfer Narapidana (ToP) demi mengurangi beban keuangan negara dan mempercepat proses pemindahan tahanan antar negara. Dalam pernyataan resminya, Menteri Agus menyatakan bahwa RUU ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan narapidana asing dan memastikan kepastian hukum dalam proses transfer mereka.

Mengapa RUU Transfer Narapidana Penting?

Selama ini, pemindahan narapidana asing ke negara asal mereka seringkali menghadapi kendala hukum dan administratif. Hal ini menyebabkan prosesnya menjadi lambat dan mahal, membebani anggaran negara. Biaya yang dikeluarkan untuk menahan narapidana asing di Indonesia, terutama untuk perawatan kesehatan dan keamanan, jauh lebih tinggi dibandingkan jika mereka menjalani hukuman di negara asal masing-masing.

RUU Transfer Narapidana diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan mekanisme yang efisien untuk memfasilitasi transfer tahanan. Dengan adanya RUU ini, pemerintah dapat menegosiasikan perjanjian bilateral dengan negara-negara lain untuk mempermudah proses transfer dan mengurangi biaya yang dikeluarkan.

Dukungan Pemerintah dan Langkah Selanjutnya

Menteri Agus menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh pengesahan RUU ToP dan akan segera mengajukan rancangan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas dan disahkan. “Kami berharap RUU ini dapat segera direalisasikan agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

Manfaat RUU Transfer Narapidana

• Mengurangi Beban Keuangan Negara: Dengan memindahkan narapidana asing ke negara asal mereka, biaya perawatan, keamanan, dan penahanan dapat diminimalkan.
• Mempercepat Proses Pemindahan: RUU ini akan menyederhanakan proses administrasi dan hukum, sehingga transfer tahanan dapat dilakukan lebih cepat.
• Memperkuat Kerjasama Internasional: RUU ini membuka peluang untuk menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara lain dalam hal ekstradisi dan transfer tahanan.
• Menegakkan Hukum: Kejelasan hukum dalam proses transfer tahanan akan memastikan kepastian hukum dan mencegah potensi pelanggaran hukum.

Tantangan dan Harapan

Penyusunan dan pengesahan RUU Transfer Narapidana tidak lepas dari tantangan. Perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan DPR RI. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam proses transfer tahanan.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan RUU Transfer Narapidana dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga memberikan solusi bagi beban keuangan negara dan mempercepat proses pemindahan tahanan. Ini akan menjadi langkah maju dalam pengelolaan keimigrasian dan kerjasama internasional Indonesia.