Sorotan DPRD Mataram: Pelayanan Posyandu dan Dana BOP Pendidikan Butuh Perbaikan Total!
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Mataram Jadi Sorotan DPRD
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Afifian Khalid, S.E., baru-baru ini menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan kesehatan di posyandu (pos pelayanan terpadu) dan permasalahan terkait dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang belum optimal. Sorotan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan berbagai pihak terkait.
Posyandu: Layanan yang Belum Merata dan Memadai
Menurut H. Afifian Khalid, masyarakat mengeluhkan kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai di beberapa posyandu. Akibatnya, pelayanan yang diberikan tidak optimal dan tidak merata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. “Banyak posyandu yang kekurangan peralatan, obat-obatan, bahkan tenaga medis yang terlatih. Ini tentu sangat mengkhawatirkan karena posyandu adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara posyandu dengan fasilitas kesehatan lainnya, seperti puskesmas dan rumah sakit. Koordinasi yang baik akan memastikan rujukan pasien yang tepat dan pelayanan yang berkelanjutan.
Dana BOP Pendidikan: Alokasi dan Penggunaan yang Efektif
Selain masalah pelayanan kesehatan, H. Afifian Khalid juga menyoroti permasalahan dana BOP pendidikan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. “Dana BOP pendidikan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Ia juga mengkritik adanya indikasi ketidaksesuaian antara alokasi dana BOP dengan kebutuhan riil sekolah. Beberapa sekolah mengeluhkan dana yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti pembelian buku pelajaran, perlengkapan belajar, dan pelatihan guru.
Tuntutan Perbaikan dan Langkah Konkret
Menanggapi keluhan masyarakat, H. Afifian Khalid mendesak pemerintah kota Mataram untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di posyandu dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOP pendidikan.
Ia menekankan pentingnya audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem alokasi dana BOP untuk memastikan dana tersebut benar-benar sampai ke sekolah yang membutuhkan.
“Kami dari Komisi II DPRD Kota Mataram akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat ini. Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
Dampak Positif Perbaikan
Perbaikan kualitas pelayanan posyandu dan pengelolaan dana BOP pendidikan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Mataram. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
