FridayOL

Ribuan Peserta BPJS Kesehatan di Jatim Terancam Dicoret: Pemprov Diminta Bertindak Cepat!

Suryamalang.com

Surabaya, SURYAMALANG.COM - Kabar kurang mengenakkan datang bagi ribuan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Timur. Sebanyak 939 ribu peserta terancam dicoret dari keanggotaan BPJS Kesehatan karena belum melakukan verifikasi data. Kondisi ini memicu keprihatinan dan mendorong respons cepat dari berbagai pihak, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait potensi hilangnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Kami sangat prihatin dengan situasi ini. Jika 939 ribu peserta ini dicoret, dampaknya akan sangat besar bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan,” tegas Deni Wicaksono.

Pemprov Jatim Diminta Bertindak Cepat

Deni Wicaksono mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi hak-hak peserta BPJS Kesehatan. Ia menekankan pentingnya Pemprov Jatim untuk turun tangan secara aktif, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya verifikasi data, dan memfasilitasi proses verifikasi tersebut.

“Pemprov Jatim harus sigap dalam menangani masalah ini. Sosialisasi dan kemudahan akses verifikasi data perlu ditingkatkan. Kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan penyandang disabilitas, memerlukan perhatian khusus,” ujarnya.

Pentingnya Verifikasi Data BPJS Kesehatan

Verifikasi data BPJS Kesehatan merupakan langkah penting untuk memastikan keakuratan informasi peserta dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan. Dengan data yang akurat, BPJS Kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada seluruh peserta.

Selain itu, verifikasi data juga membantu BPJS Kesehatan dalam mengidentifikasi peserta yang mungkin mengalami perubahan kondisi sosial-ekonomi, sehingga dapat menyesuaikan manfaat yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Dampak Jika Tidak Diatasi

Jika masalah ini tidak segera ditangani, ribuan peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur berpotensi kehilangan akses layanan kesehatan yang krusial. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, tindakan cepat dan terkoordinasi dari Pemprov Jatim sangat diperlukan.

Upaya yang Dapat Dilakukan

• Sosialisasi Intensif: Pemprov Jatim perlu menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya verifikasi data BPJS Kesehatan, melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan pertemuan tatap muka.
• Kemudahan Akses: Pemprov Jatim harus memfasilitasi akses verifikasi data yang mudah dan terjangkau bagi seluruh peserta, termasuk menyediakan layanan verifikasi di tingkat desa/kelurahan.
• Pelatihan Petugas: Petugas yang bertugas melakukan verifikasi data perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan membantu peserta dengan efektif.
• Kerjasama dengan Stakeholder: Pemprov Jatim perlu menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan media massa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya verifikasi data BPJS Kesehatan.

Dengan langkah-langkah yang tepat, Pemprov Jatim diharapkan dapat mencegah pencoretan ribuan peserta BPJS Kesehatan dan memastikan seluruh warga Jawa Timur tetap memiliki akses layanan kesehatan yang berkualitas.