FridayOL

Surabaya, IDN Times - Kabar kurang mengenakkan datang dari Badan Peminjaman Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Ratusan ribu peserta di Jawa Timur terancam dicoret dari program kesehatan nasional ini. Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, angkat bicara menyoroti masalah ini dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera mengambil tindakan melindungi hak-hak warganya.

Siapa yang Terancam?

Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terancam dicoret mencapai 939 ribu jiwa. Jumlah ini terbilang signifikan dan berdampak besar bagi masyarakat Jawa Timur yang mengandalkan program kesehatan ini. Penyebab utama ancaman pencoretan ini adalah tunggakan iuran yang belum dibayarkan oleh peserta.

Deni Wicaksono Soroti Tanggung Jawab Pemprov

Deni Wicaksono menekankan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melindungi warganya dari ancaman pencoretan BPJS Kesehatan. Ia menyarankan beberapa solusi yang bisa diambil oleh Pemprov, antara lain:

• Pendataan dan Sosialisasi: Pemprov perlu melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran iuran tepat waktu.
• Program Subsidi atau Bantuan: Pemprov dapat menginisiasi program subsidi atau bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.
• Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan: Pemprov harus menjalin kerja sama yang erat dengan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi terbaik bagi peserta yang terancam dicoret.

“Ini bukan hanya soal iuran, tapi juga soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemprov harus bertindak cepat dan tegas sebelum ratusan ribu warga Jatim kehilangan haknya,” tegas Deni Wicaksono.

Dampak Jika Dicoret

Jika peserta BPJS Kesehatan dicoret, mereka akan kehilangan akses ke pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini tentu akan sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan lain.

Pentingnya BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan program kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Seruan untuk Bertindak

Kabar ancaman pencoretan peserta BPJS Kesehatan ini menjadi seruan bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan, untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan program kesehatan nasional ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang layak.