Pramono Anung Kaget Padel Dikenakan Pajak 10%: 'Saya Belum Tahu!'
Jakarta, CNN Indonesia – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan Badan Keuangan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang mengenakan pajak hiburan sebesar 10% untuk olahraga padel. Pernyataan ini muncul di tengah kehebohan publik terkait kebijakan baru tersebut.
“Saya belum tahu soal itu (pajak padel). Saya baru dengar dari berita,” kata Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (23 Mei 2024). Anung mengaku belum menerima informasi resmi mengenai penerapan pajak tersebut.
Kebijakan Bapenda DKI Jakarta ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap pajak ini sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah, sementara yang lain menilai bahwa pajak ini akan membebani pemain padel dan berpotensi menghambat pertumbuhan olahraga yang semakin populer ini.
Padel: Olahraga yang Semakin Digemari
Padel adalah olahraga raket yang menggabungkan elemen tenis, squash, dan badminton. Olahraga ini dimainkan di lapangan berukuran lebih kecil daripada tenis, dengan dinding yang dapat digunakan sebagai bagian dari permainan. Padel telah menjadi sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, menarik minat pemain dari berbagai usia dan tingkat keahlian.
Dampak Pajak Terhadap Industri Padel
Penerapan pajak 10% ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap industri padel di Jakarta. Peningkatan biaya bermain dapat mengurangi jumlah pemain dan menghambat pertumbuhan klub dan lapangan padel baru. Beberapa pengusaha padel menyatakan bahwa pajak ini akan membuat olahraga ini kurang kompetitif dibandingkan dengan olahraga lain yang tidak dikenakan pajak serupa.
“Tentu saja kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Pajak ini akan sangat memengaruhi perkembangan padel di Jakarta,” ujar seorang pemilik klub padel yang enggan disebutkan namanya.
Reaksi Pemerintah dan Harapan ke Depan
Keterkejutan Pramono Anung menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum mengetahui secara detail mengenai kebijakan pajak padel ini. Pihak Istana Kepresidenan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menanggapi keluhan dari para pemain dan pengusaha padel.
“Kami akan pelajari lebih lanjut. Nanti kami koordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi pastinya,” janji Pramono Anung.
Kebijakan pajak padel ini menjadi sorotan hangat di media sosial dan berbagai forum diskusi. Semoga pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijaksana yang tidak hanya mempertimbangkan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung pertumbuhan olahraga padel sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan rekreasi bagi masyarakat.
Keputusan ini tentu akan terus menjadi perbincangan dan pantauan dari berbagai pihak, terutama dari komunitas padel di Indonesia.
