Kelompok HAM Tinggalkan El Salvador di Tengah Penindasan Kritik terhadap Bukele
San Salvador, El Salvador – Dalam perkembangan yang mengkhawatirkan, sebuah kelompok hak asasi manusia terkemuka yang sering mengkritik Presiden El Salvador, Nayib Bukele, telah mengumumkan penangguhan operasi mereka di negara tersebut. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap tindakan pemerintah yang dianggap sebagai pelecehan, penindasan, dan penganiayaan terhadap para pembela hak asasi manusia.
Kelompok tersebut, yang identitasnya belum diungkapkan secara penuh untuk melindungi keamanannya, menyatakan bahwa lingkungan operasional di El Salvador telah menjadi semakin tidak aman dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka secara efektif. Mereka menuduh pemerintah Bukele menggunakan taktik intimidasi, pengawasan, dan tindakan hukum untuk membungkam kritik dan menekan organisasi masyarakat sipil.
“Kami telah menyaksikan peningkatan dramatis dalam pelecehan dan penganiayaan terhadap pembela hak asasi manusia di El Salvador,” kata seorang juru bicara kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. “Pemerintah telah menciptakan iklim ketakutan, di mana orang-orang takut untuk berbicara menentang kebijakan mereka atau membela hak-hak dasar.”
Keputusan kelompok hak asasi manusia ini muncul di tengah kekhawatiran yang semakin besar tentang erosi demokrasi dan supremasi hukum di El Salvador di bawah kepemimpinan Bukele. Bukele, yang terpilih pada tahun 2019, telah menghadapi kritik internasional atas pendekatan otokratisnya terhadap pemerintahan, termasuk upayanya untuk melemahkan lembaga-lembaga independen dan menekan media dan masyarakat sipil.
Para pengamat hak asasi manusia mengatakan bahwa tindakan pemerintah terhadap kelompok hak asasi manusia merupakan bagian dari pola yang lebih luas untuk membungkam perbedaan pendapat dan menekan kritik. Mereka memperingatkan bahwa keputusan kelompok untuk meninggalkan El Salvador dapat memiliki konsekuensi serius bagi hak asasi manusia di negara itu.
“Kehadiran kelompok hak asasi manusia sangat penting untuk memantau situasi hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban pemerintah,” kata Maria Rodriguez, seorang analis hak asasi manusia. “Dengan kepergian mereka, akan ada lebih sedikit pengawasan terhadap tindakan pemerintah, dan risiko pelanggaran hak asasi manusia akan meningkat.”
Pemerintah El Salvador belum memberikan komentar langsung mengenai keputusan kelompok hak asasi manusia untuk meninggalkan negara tersebut. Namun, juru bicara pemerintah sebelumnya telah membantah tuduhan pelecehan dan penindasan terhadap pembela hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak semua warga negara.
Kepergian kelompok hak asasi manusia ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi El Salvador dalam hal hak asasi manusia dan supremasi hukum. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi di negara itu.
Masa depan para pembela hak asasi manusia di El Salvador kini menjadi sangat tidak pasti. Dengan penindasan yang meningkat dan kurangnya dukungan internasional, mereka menghadapi tantangan berat untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan membela hak-hak mereka.
