FridayOL

Dalam langkah yang memicu kontroversi, Sekjen Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, telah memerintahkan penggantian nama kapal bawa minyak USNS Harvey Milk. Keputusan ini, yang dikonfirmasi oleh pejabat pertahanan, menuai reaksi beragam dari berbagai pihak.

USNS Harvey Milk, dinamai untuk menghormati Harvey Milk, seorang aktivis hak-hak LGBTQ+ dan pejabat publik pertama yang secara terbuka gay terpilih di California, telah menjadi simbol penting bagi komunitas LGBTQ+ dan representasi inklusivitas di militer AS. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2019 dan dinamai sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keberagaman dan inklusi dalam Angkatan Laut AS.

Alasan spesifik di balik perintah Sekjen Pertahanan untuk penggantian nama ini belum diungkapkan secara rinci. Namun, laporan menunjukkan bahwa keputusan ini terkait dengan pandangan pribadi Hegseth dan potensi ketidaknyamanan yang dirasakannya dengan nama tersebut. Beberapa pihak menduga bahwa perintah ini mencerminkan pergeseran kebijakan terhadap isu-isu LGBTQ+ di bawah pemerintahan saat ini.

Penggantian nama kapal ini telah memicu gelombang protes dan kecaman dari kelompok-kelompok hak-hak LGBTQ+ dan para pendukung inklusivitas. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini mengirimkan pesan yang salah tentang komitmen militer AS terhadap keberagaman dan meremehkan warisan Harvey Milk sebagai seorang pejuang hak-hak sipil.

“Keputusan ini sangat mengecewakan dan menyakitkan bagi komunitas LGBTQ+,” kata seorang juru bicara dari Human Rights Campaign. “Harvey Milk adalah pahlawan bagi banyak orang, dan menghapus namanya dari kapal ini adalah penghinaan terhadap perjuangannya untuk kesetaraan dan keadilan.”

Di sisi lain, beberapa pihak menyambut baik keputusan Sekjen Pertahanan. Mereka berpendapat bahwa nama kapal harus mencerminkan nilai-nilai militer dan menghindari kontroversi politik. Beberapa juga mengklaim bahwa dinamai kapal dengan nama seorang aktivis LGBTQ+ tidak pantas atau tidak sesuai dengan tradisi militer.

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Sekjen Pertahanan memiliki wewenang untuk memerintahkan penggantian nama aset militer. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tindakan Hegseth melampaui batas wewenangnya dan dapat ditentang secara hukum.

Saat ini, Angkatan Laut AS sedang mencari nama pengganti untuk USNS Harvey Milk. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan, dan hasilnya akan menjadi subjek pengawasan ketat dari berbagai pihak. Peristiwa ini telah memicu perdebatan nasional tentang isu-isu LGBTQ+ dan peran mereka di militer, serta tentang batas-batas wewenang pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan identitas dan inklusivitas.

Perkembangan ini terus menjadi sorotan media dan diperkirakan akan berdampak signifikan pada iklim politik dan sosial di Amerika Serikat. Komunitas LGBTQ+ dan para pendukung mereka bertekad untuk melawan keputusan ini dan memperjuangkan inklusivitas dan kesetaraan di semua bidang kehidupan, termasuk di militer.