FridayOL

Luxembourg – Pengadilan Eropa telah memutuskan bahwa Komisi Eropa secara keliru menolak untuk mempublikasikan pesan teks dari Presiden Ursula von der Leyen yang berkaitan dengan pembelian vaksin COVID-19. Keputusan ini menandai pukulan bagi Komisi yang telah berpendapat bahwa pesan-pesan tersebut dilindungi oleh hak istimewa diplomatik dan berisi informasi sensitif.

Kasus ini, yang menarik perhatian luas, diajukan oleh kelompok advokasi Transparency International, yang berpendapat bahwa publikasi pesan-pesan tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pandemi. Mereka berargumen bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana keputusan penting dibuat, terutama yang melibatkan pengeluaran publik dalam skala besar.

Pesan-pesan tersebut berasal dari pertukaran antara Presiden von der Leyen dan CEO Pfizer Albert Bourla pada bulan Desember 2020, ketika Uni Eropa bernegosiasi untuk membeli vaksin COVID-19. Isi pesan-pesan tersebut menjadi subjek spekulasi dan perdebatan, dengan beberapa pihak menuduh adanya potensi konflik kepentingan atau praktik yang tidak pantas.

Komisi awalnya menolak permintaan untuk mempublikasikan pesan-pesan tersebut, dengan alasan bahwa mereka berisi informasi pribadi dan dilindungi oleh hak istimewa diplomatik. Mereka juga mengklaim bahwa publikasi pesan-pesan tersebut dapat membahayakan hubungan diplomatik dengan Pfizer.

Namun, Pengadilan Eropa menolak argumen Komisi, dengan menyatakan bahwa kepentingan publik dalam transparansi dan akuntabilitas lebih besar daripada kepentingan Komisi untuk menjaga kerahasiaan pesan-pesan tersebut. Pengadilan juga mencatat bahwa hak istimewa diplomatik tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan informasi yang relevan dengan kepentingan publik.

“Keputusan ini merupakan kemenangan besar bagi transparansi dan akuntabilitas,” kata kepala Transparency International, Maria Serra. “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada semua lembaga publik bahwa mereka tidak dapat menolak untuk mempublikasikan informasi yang penting bagi masyarakat.”

Komisi Eropa telah menyatakan bahwa mereka akan mempelajari keputusan Pengadilan Eropa dengan cermat. Namun, mereka belum memberikan indikasi apakah mereka akan memublikasikan pesan-pesan tersebut atau tidak. Keputusan ini kemungkinan akan memiliki implikasi yang signifikan bagi transparansi pemerintah di seluruh Eropa.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik, terutama selama krisis. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga mereka bertindak, dan mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan untuk menilai tindakan tersebut.

Keputusan Pengadilan Eropa ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa transparansi tidak dapat dikorbankan demi kerahasiaan, dan bahwa lembaga-lembaga publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini juga merupakan pengingat bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka.

Pengamat hukum memperkirakan bahwa Komisi sekarang akan menghadapi tekanan yang meningkat untuk mematuhi putusan pengadilan dan mempublikasikan pesan-pesan tersebut. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan tindakan hukum lebih lanjut dan merusak kredibilitas Komisi.